APA ITU BPHTB? Penilaian.id
Bagikan artikel ini. BPHTB: Pengertian, Objek, Tarif, Cara Menghitung dan Syarat Mengurus. Tanah adalah salah satu bentuk investasi selain rumah, emas dan saham. Ketahui dan pahami pengertian, objek, tarif, cara menghitung dan syarat mengurus BPHTB secara lengkap tentang bea ini. Harga tanah sekarang ini naik signifikan menyusul semakin.
Bagan Alur BPHTB Rokan Hulu Sistem Informasi PBBP2 dan BPHTB Kabupaten Rokan Hulu
Dibaca Normal 1 menit. Mengenal BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tarif yang berlaku dan cara menghitungnya. tirto.id - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB merupakan pungutan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditanggung oleh pembeli. Layaknya Pajak Penghasilan (PPh), antara pihak penjual.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PENGERTIAN
Sementara PPhTB adalah pajak yang dikenakan dan dibayar oleh pihak penjual tanah/bangunan. Tarifnya BPHTB dan PPhTB sama, yaitu 5 %, cuman berbeda di Dasar Pengenaannya aja. Jika di BPHTB ada unsur pengurang, maka di PPhTB tidak ada. Sehingga beban ato uang yang dikeluarkan pihak pembeli sedikit lebih kecil dibanding pihak penjual.
besarnya bphtb yang terutang adalah
Bagi orang awam, istilah BPHTB dan PPhTB mungkin masih sangat membingungkan untuk dimengerti, apalagi dipahami perbedaannya. Meskipun sama-sama menyangkut kepemilikan tanah dan bangunan, BPHTB berbeda dari PPhTB. Secara sederhana, BPHTB adalah biaya yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibayarkan oleh pihak pembeli.
PPT PERPAJAKAN PowerPoint Presentation, free download ID4459435
Pengenaan PPh Final atas pengalihan tanah dan bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 (PP 34/2016). Objek dari PPh Final ini adalah penghasilan yang diterima dari. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau. perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
Tips Menghitung Pajak tanah BPHTB Artikel Teknik Arsitektur dan Sipil
Dasar hukum pajak penjualan tanah yang dikenakan kepada penjual, yakni PPh. Adapun berdasarkan aturan ini, besarnya PPh yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari total (bruto) nilai pengalihan hak atas tanah yang ditransaksikan. Yang perlu diperhatikan, PPh harus dibayarkan oleh pihak penjual sebelum memperoleh AJB (Akta Jual Beli).
Dasar Hukum Dan Asas Pbb Dan Bphtb Hukum 101
Adapun Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Subyek dan obyek BPHTB
Jasa Konsultan Pajak Tax Consultant Enforce A
NPOP adalah nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nilai NPOP bisa lebih besar atau lebih kecil dari Jual Objek Pajak (NJOP). Faktor yang mempengaruhi nilai NPOP seperti perkembangan yang diluar biasa di suatu daerah dalam waktu singkat sehingga harga tanah meningkat dengan cepat. Sebaliknya daerah yang nilai.
BPHTB 3. Contoh Perhitungan dan Penjelasan Subjek Pajak YouTube
BPHTB, Begini Dasar Hukum hingga Cara Menghitungnya. Anda mungkin sudah tidak asing dengan istilah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), apalagi jika saat ini sedang berencana menjual atau membeli rumah. Ini merupakan salah satu jenis biaya yang biasa dikeluarkan dalam transaksi jual-beli properti, baik rumah maupun tanah.
Pajak BPHTB Tujuan, Cara Menghitung, dan Tips dalam Membayar
PPhTB wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses PHTB adalah adanya Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPh Final PHTB yang telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Rincian Biaya Akad KPR dalam Transaksi Jual Beli Rumah
Ketentuan mengenai PPh Final PHTB tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2016 (), dan Peraturan Menteri Keuangan No. 261/PMK.03/2016 (PMK 261/2016).Kendati tidak ada pasal yang mendefinisikan secara harfiah, berdasarkan pada ketiga aturan tersebut diketahui pengertian dari PPh Final PHTB adalah PPh bersifat final yang dikenakan atas penghasilan yang diterima.
Sebelum beli rumah, wajib nonton video ini! Sudah tahu belum? Tentang BPHTB, BPHTB adalah
E-PHTB adalah layanan daring validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB yang disediakan di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur ini memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB secara elektronik. Wajib pajak dapat memanfaatkan fitur e-PHTB dengan mengakses menu layanan pada DJP Online.
PPT BPHTB dan PPHTB PowerPoint Presentation, free download ID4459092
Kenali Dasar Hukum dan Tarifnya. BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan pribadi. Objeknya adalah setiap warga negara atau badan pemilik. Kewajiban warga negara atau badan untuk membayar BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan sudah diubah ke Undang-Undang Nomor 20.
PPHTB PPHTB Organization
Berikut adalah rumus dasar perhitungan tarif BPHTB: Tarif Pajak 5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP - NPOPTKP) Seperti diketahui, besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp60.000.000 untuk setiap wajib pajak. Contoh kasus:
INOVASI BPHTB ONLINE Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
BPHTB dan PPHTB. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa jenis pungutan. Dua diantara sejumlah pungutan tersebut adalah bea dan pajak. Bea sendiri merupakan pungutan wajib yang dikenakan atas kegiatan keluar-masuknya barang/komoditas ke dalam dan ke luar wilayah pabean.
BAPENDA Surabaya Panduan Pengurangan BPHTB
Pengertian dan Dasar Hukum BPHTB. Adapun, mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB). Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.